Buntut Traktir Makan Malam, Izin Penyiaran TV Jepang Dicabut

Setelah kasus traktir makan malam perusahaan Tohoku Shinsha jadi pembicaraan nasional, izin penyiaran satelitnya akan dibatalkan. "Kami menemukan ada cacat serius dalam sertifikasi bisnis penyiaran setelah diselidiki oleh Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, dan untuk itu kami mempertimbangkan untuk memperkuat pemeriksaan dan sistem kerjanya serta berencana mencabut izin operasional satelitnya," papar Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Ryota Takeda, Jumat (12/3/2021). Cacat serius Tohoku Shinsha dalam prosedur Januari 2017 yang disetujui Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, dengan rasio modal asingnya ternyata melebihi 20 persen yang berarti melanggar ketentuan UU Penyiaran. Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi mengumumkan akan mengadakan sidang tertutup pada tanggal 17 Maret dan akan minta alasan dari Tohokushinsha Media Service, anak perusahaan yang berhasil menjalankan bisnis tersebut.

Komposisi pelanggaran Tohokushinsha terhadap UU Penyiaran dengan target pembatalan adalah siaran BS "The Cinema 4K" lewat satelit. Sedangkan siaran kabel tetap jalan. Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi menjelaskan bahwa penanggung jawab tidak mengetahui rasio modal asing 20 persen atau lebih pada materi publik seperti laporan sekuritas. "Kami akan menanggapinya dengan serius dan mempertimbangkan bagaimana menghadapinya," tambah Menteri Takeda.

Perusahaan mengambil alih bisnis penyiaran satelit menjadi anak perusahaan "Tohokushinsha Media Service" pada 14 Oktober 2017, dan sertifikasi penyiaran akan dicabut pemerintah minggu depan. Perusahaan saat ini menyiarkan total empat program, tetapi satu satunya program yang tunduk pada desertifikasi adalah "The Cinema 4K", yang ditonton oleh sekitar 700 rumah tangga. Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi akan mengambil keputusan akhir dengan melakukan sidang tertutup pada tanggal 17 Maret 2021 terkait pembatalan sertifikasi perusahaan.

Penyiaran diperkirakan akan dibatalkan setelah sertifikasi dicabut, tetapi waktunya belum ditentukan. Namun Program yang disiarkan perusahaan di TV kabel tidak akan dibatalkan. Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi pertama kali mensertifikasi Tohokushinsha pada Januari 2017. Saat itu, mengajukan aplikasi masih memenuhi standar rasio modal asing, namun kenyataannya kini setelah diselidiki ternyata mencapai 20,75 persen.

Tohokushinsha menjelaskan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi bahwa itu adalah kesalahan dalam melamar dengan menambahkan pemegang saham yang memiliki 1 persen atau lebih. Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi juga tidak memeriksa apakah memenuhi standar, dan Takeda mengatakan bahwa ada kelalaian pula dari pihak kementerian. Sementara itu Forum bisnis WNI di Jepang baru saja meluncurkan pre open Belanja Online di TokoBBB.com yang akan digunakan sebagai tempat belanja para WNI dan orang Jepang yang ada di Jepang. Info lengkap lewat email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.